Papua Tengah, Jejak Sejarah Panjang di Bumi Cenderawasih

NABIRE, LELEMUKU.COM – Provinsi Papua Tengah resmi dibentuk pada 29 Juli 2022 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 dengan ibu kota di Kabupaten Nabire, menjadikannya provinsi ke-38 di Indonesia.

Wilayah yang kini menjadi Provinsi Papua Tengah memiliki jejak sejarah yang panjang, jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Sejak abad ke-18, daerah pesisir barat daya Pulau Papua menjadi jangkauan terjauh pengaruh Uli Siwa Kesultanan Tidore di Maluku. Pusat perdagangan di wilayah itu berpusat di Kipia yang dipimpin seorang bergelar raja dari Kerajaan Namatota bernama Naowa. Kipia memimpin konfederasi kampung Kamoro bernama Tarya We bersama Poraoka, Maparpe, Wumuka, Umar, dan Aindua.

Hubungan perdagangan yang meliputi budak, peralatan besi, kain, dan ornamen tubuh menanamkan banyak pengaruh Maluku terhadap penduduk lokal. Pengaruh itu tampak pada penggunaan gelar raja, mayor, kapitan, dan orang tua, serta kebudayaan Islamis seperti penggunaan topi berbentuk serban dan kebiasaan tidak makan babi hingga tahun 1950-an. Hubungan dagang dan pengaruh Maluku ini lambat laun memudar seiring menguatnya kolonialisme Belanda serta masuknya misionaris Katolik dan pedagang asal Tiongkok.

Kawasan pedalaman Papua Tengah dihuni oleh suku-suku seperti Mee atau Ekari dan Moni. Orang Mee hidup secara tradisional dengan membuka ladang dan menanam umbi-umbian, beternak babi, mencari ikan di danau, dan berpesta. Mereka juga telah membuka hubungan perdagangan dengan dunia luar menggunakan mata uang mege yang terbuat dari kerang kuwuk yang hanya ditemukan di pesisir.

Penjelajah Eropa pertama kali menemukan komunitas ini saat ekspedisi British Ornithologists Union pada 1909 hingga 1911. Saat itu mereka dinamakan Tapiro Pygmy karena tinggi badan mereka yang lebih pendek dari orang Papua suku Kamoro. Kemudian pada 1930-an, seorang pilot bernama Frits Wissel terbang di atas kawasan ini dan menemukan tiga danau besar tempat suku Mee hidup, yaitu Danau Paniai, Tigi, dan Tage. Oleh Belanda, kawasan ini diberi nama Wisselmeeren atau danau-danau Wissel. Setelah zaman penjajahan, nama Paniai menjadi lebih populer dibanding Wisselmeeren.

Pada masa Hindia Belanda, tepatnya 10 Mei 1952, Nugini Belanda secara resmi dibagi menjadi empat afdeling. Afdeling Nugini Tengah merupakan salah satu dari empat afdeling tersebut dan meliputi Wisselmeren sebagai onderafdeling. Gubernemen Nugini mengalami reorganisasi lebih lanjut pada 1954 dan Afdeling Nugini Tengah untuk sementara ditempatkan langsung di bawah pengawasan Residen Geelvinkbaai yang kini dikenal sebagai Teluk Cenderawasih.

Sejarah modern Papua Tengah juga tidak lepas dari dunia pertambangan. Pada 1936, Anton Colijn dari Belanda memimpin Ekspedisi Cartensz untuk menaklukkan Puncak Jaya, gunung tertinggi di Papua. Salah satu anggota tim adalah ahli geologi bernama Jean Jacques Dozy yang menemukan banyaknya kandungan tembaga di salah satu tempat yang mereka lewati. Tempat itu kemudian dinamakan Gunung Bijih atau Ertsberg dan dipublikasikan. Laporan mengenai tempat ini sempat terlupakan karena Perang Dunia II.

Perusahaan Amerika bernama Freeport Sulphur Company menemukan laporan berharga tersebut dan mengirim ekspedisi pada 1963 untuk mengonfirmasi keberadaan kekayaan alam itu. Ekspedisi ini beranggotakan ahli geologi Delos Flint dan dipimpin Forbes Wilson yang nantinya menjadi Presiden Freeport Indonesia. Ekspedisi itu berhasil menemukan potensi yang sangat besar sehingga pada 1967 ditandatanganilah Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto, menyusul pengesahan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada 1970 tambang mulai dibuka, dan Freeport juga membangun infrastruktur pendukung seperti Pelabuhan Amamapare di wilayah Suku Kamoro serta pemukiman Kuala Kencana pada 1995. Perusahaan ini kemudian membuka Tambang Grasberg di Tembagapura yang mengandung emas dan menandatangani Kontrak Karya kedua pada 1991.

Gagasan pemekaran wilayah Papua telah muncul jauh sebelum provinsi ini terbentuk. Upaya itu dimulai sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan di lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut. Gagasan pemekaran juga dikemukakan dalam seminar Pembangunan Pemerintah Daerah pada 1982. Salah satu usulan Busiri adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Meski usulan itu tidak pernah diwujudkan, Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah pembantu gubernur pada 1984.

Setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999. Mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada 12 Oktober 1999. Kendati demikian, pemekaran tersebut ditentang DPRD Irian Jaya dan pemerintah pusat akhirnya mengakui keabsahan keputusan DPRD sehingga undang-undang itu ditarik kembali.

Tuntutan pemekaran kembali mengemuka setelah Irian Jaya berganti nama menjadi Papua pada 2000. Pada 23 Agustus 2003, sejumlah tokoh daerah mendeklarasikan pembentukan provinsi Papua Tengah. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran pada 28 Agustus tahun yang sama.

Di sisi lain, pemekaran kabupaten di wilayah Papua Tengah terus berjalan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, Kabupaten Paniai yang beribu kota di Nabire berubah nama menjadi Kabupaten Nabire, disusul pembentukan Kabupaten Paniai dengan ibu kota Enarotali dan Kabupaten Puncak Jaya dengan ibu kota Mulia. Pemekaran itu lebih lanjut diundangkan dalam UU Nomor 45 Tahun 1999 yang juga memekarkan Kabupaten Mimika beribu kota di Timika dari Kabupaten Fakfak. Pada 2008, wilayah Papua Tengah berkembang dari sebelumnya empat kabupaten menjadi delapan kabupaten, dengan lahirnya Kabupaten Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak.

Upaya lanjutan pemekaran provinsi kembali menguat pada 2019 ketika bupati dari tujuh kabupaten di Papua menandatangani dukungan pemekaran Papua Tengah pada surat tertanggal 1 November 2019. Dalam diskusi, Kabupaten Mimika dan Puncak memilih Timika sebagai ibu kota, sedangkan enam kabupaten lain menginginkan ibu kota di Kabupaten Nabire. Panitia kerja RUU Daerah Otonomi Baru akhirnya menetapkan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah, disusul pengesahan Papua Tengah sebagai provinsi baru pada rapat paripurna DPR 30 Juni 2022. Pada 29 Juli 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Masyarakat Suku Wate mendukung penuh lokasi ibu kota di Nabire dengan penggunaan lahan seluas 300 hektare yang terletak di Kampung Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, untuk menjadi sarana pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Untuk mendukung ibu kota provinsi baru, Pemerintah Papua Tengah juga berencana membangun bandara baru di Wanggar. Proyek bandara ini sebenarnya telah dibangun dari 2019 sampai 2021, tetapi tidak selesai dan terbengkalai karena kekurangan anggaran. Bandara tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada November 2023.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyatakan bahwa sejarah panjang dan kekayaan budaya di wilayah ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan provinsi ke depan.

"Jejak sejarah dari masa Kesultanan Tidore hingga terbentuknya provinsi ini adalah fondasi kita untuk membangun Papua Tengah yang maju, sejahtera, dan tetap menjaga warisan budaya leluhur," ujar Meki Fritz Nawipa. (Evu)